Potensi Pajak RI ‘Dinikmati’ Singapura

Singapura
Singapura

JAKARTA (MK)- Indonesia ‘ikut’ ambil bagian dalam rencana pertukaran data secara global atau yang lebih dikenal dengan istilah Automated Exchange of Information (AEOI) bersama negara-negara lain anggota G-20.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, manfaat yang akan diterima Indonesia dengan adanya kerja sama ini. Pemerintah Indonesia memperoleh data transaksi perusahaan-perusahaan tanah air yang beroperasi dan bertransaksi di berbagai negara, sehingga pengumpulan pajak oleh negara akan lebih optimal.

Selama ini, kata dia, banyak negara-negara yang merasakan uang transaksi dari hasil menjual kekayaan hasil bumi Indonesia.

“Contohnya ada yang transaksi jual beli batu bara di Indonesia tapi transaksinya di Singapura. Jadi Singapura yang merasakan pajak batu bara Indonesia. Kan aneh, transaksi batu bara di Singapura, padahal kalau digali tanahnya sedalam apapun di Singapura tidak ada batu baranya,” kata Bambang dalam pidatonya pada acara International Conference on Tax, Investment, and Business di Kantor Kemenkeu, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Menurutnya, fenomena serupa, di mana perusahaan multinasional memindahkan basis pajaknya ke negara lain juga banyak dialami negara lain termasuk negara adidaya seperti Amerika Serikat (AS).

Kondisi ini, membuat negara adidaya seperti Amerika sekalipun pernah frustrasi dibuatnya karena, mereka tak bisa memaksimalkan penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan yang ada di negara mereka.

“Konsep pajak adalah, pajak harus dibayarkan di mana transaksi itu berlangsung. Yang terjadi sekarang adalah profit shifting (pengalihan keuntungan). Pendapatan di-shifting ke negara yang pajaknya lebih ringan. Semua negara mengalami keluhan yang sama, termasuk di Amerika. Sulit mendapatkan pajak yang optimal,” papar Bambang.

Kondisi ini memberikan dampak yang lebih serius karena negara-negara tersebut kesulitan melakukan pembangunan lantaran penerimaan negara dari pajak tak terpenuhi.

Belum lagi, kurangnya cadangan dana di perbankan negara tersebut yang sebenarnya dapat digunakan untuk melakukan pembangunan lantaran uangnya disimpan ke luar negeri, ke negara-negara yang menawarkan pajak ringan alias tax haven.

“Tandanya apa lagi? Tandanya lagi, adalah budget defisit di berbagai negara. Apa lagi saat ini dengan harga minyak dunia turun, sulit menemukan negara dengan budget yang surplus. Negara maju juga frustrasi dengan rendahnya pajak yang bisa mereka dapatkan, karena mereka nggak bisa melakukan pembangunan dengan pajak yang tidak optimal,” kata dia.

Untuk itu dibutuhkan keterbukaan informasi antar negara agar bisa melacak berbagai kegiatan transaksi bisnis di berbagai negara. Dengan cara ini potensi penerimaan negara dari pajak bisa dimaksimalkan.

“Dengan adanya ini no more bank secret, nowhere to hide (tak ada lagi kerahasiaan bank, tak ada tempat untuk bersembunyi),” pungkas dia. (mk/dre/detik.com)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.