Pengusaha Limbah B3: Tak Nyaman

b3
ilustrasi limbah B3

Petugas Pasang Police Line Sesuka Hati

BATAM (MK) – Pengusaha limbah Kota Batam yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Pengelolah Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (Aspel B3) menyebutkan akhir-akhir ini mereka merasa tidak nyaman dalam menjalankan usahanya.
Ketua Aspel B3 Indonesia, Barani Sihite, menyebutkan salah satu penyebab ketidaknyamanan tersebut karena akhir-akhir ini ada oknum kepolisian yang melakukan police line sesuka hati, tampa berita acara memasang dan mencopot police line.  

“Belakangan ini kami pengusaha pengolahan limbah benar-benar tidak nyaman, ada oknum kepolisian yang sesuka hati memasang police line di area usaha kami,” tegas Barani Sihite ke awak media, Kamis (21/7) di bilangan Sukajadi, Batam Centre.

Bagaimana tidak, lanjutnya, dalam rentang beberapa bulan terakhir sudah 5 Kawasan Pengolahan Limbah Industri (KPLI) di Batam yang “dipolise Line”, padahal nyata-nyata merupakan wilayah administratif dan pembinaan dari Bapedalda Batam selaku perpanjangan kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam urusan pengaturan pengolahan limbah.

Lebih jauh dijelaskan , sesuai dengan UU 32 tahun  2009, dan PP nomor 101 tahun 2010, bahwa pengolahan dan penyelidikan masalah limbah terintegrasi dibawah KLH dan Bapedalda untuk tingkat daerah.

“Tidak hanya dipolice line, tetapi beberapa pengusaha diperiksa dan dimintakan keterangan. Sehingga memunculkan ketidaknyamanan,” teragannya didampingi oleh Wakil Ketua Aspel B3, Arlon Veristo dan Sekretaris Aspel B3 Syamsul Hidayat, Bendahara Aspel B3 Hanafi   serta sejumlah pengurus lainnya.

Atas dasar tersebut, katanya, muncul pertanyaaan apakah dalam pengawasan dan penindakan perkara lingkungan hidup sebagai pengawas dan penyidikan adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) atau penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau ada instansi lain?.

“Saat audiensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup di Batam beberapa bulan lalu, skema pengelolaan limbah B3 yang diatur dalam UU Lingkungan Hidup dan PP sebagai pengawas dan penyidik adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah, karena mereka yang mempunyai wewenang menetapkan kebijakan nasional sebagaimana UU No 32 BAB IX pasal 63,” ungkapnya lagi.

Ditambahkan oleh Wakil Ketua Aspel B3, Arlon Veristo, guna mengatasi keresahan pengusaha limbah, dalam waktu dekat mereka akan menyurati Kapolri untuk meminta perlindungan hukum.

Selain itu, pihaknya juga akan meminta advokasi kepada pakar hukum lingkungan dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup. “Dua langkah yang sudah kami siapkan, meminta perlindungan hukum dan advokasi,” ujar Arlon Aristo menambahkan.

Selain ungkapan keresahan, dalam kesempatan tersebut pihak Aspel B3 juga memberikan klarifikasi bahwa mereka yang tergabung di Aspel B3 bukan penjahat lingkungan hidup, tetapi penyelemat lingkungan hidup. Sebab keberadaan mereka telah membantu mengurai limbah-limbah beracun dan berbahaya menjadi limbah yang tidak berbahaya.

“Bayangkan saja di tahun sekitar 94 ribu ton tahun 2014 dikelolah dan diurai, dan tahun 2015 lalu meningkat menjadi 175 ton, bayangkan jika limbah tersebut tidak dijinakkan, bagaimana nasib kota ini,” pungkasnya. (mk/hk)

Print Friendly, PDF & Email

57 thoughts on “Pengusaha Limbah B3: Tak Nyaman

Leave a Reply

Your email address will not be published.