Sidang Paripurna DPRD Kepri, Lima Fraksi Minta Perbaikan RPMJD

Lima Fraksi Minta Perbaikan RPMJD

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, bersalaman dengan Gubernur Kepri, Burdin Basirun.
Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, bersalaman dengan Gubernur Kepri, Burdin Basirun.

Tanjungpinang (MK) – Hasil sidang paripurna DPRD Kepri di Pulau Dompak, Senin (18/7/2016), seluruh fraksi meminta agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 diubah atau diperbaiki. Pemprov Kepri harus memperbaiki dan mengesahkan dokumen RPJMD ini paling lambat 12 Agustus 2016. Jika tidak, Pemprov Kepri akan mendapat sangsi administratif.

Sidang paripurna dipimpin wakil Ketua I DPRD, Husnizar Hood, dari enam fraksi, lima fraksi kecuali Demokrat meminta Pemprov merevisi perda tersebut.

Dalam padangan fraksi-fraksi meminta agar Pemprov Kepri menggali potensi kemaritiman dan pembangunan serta memberdayakan masyarakat. Untuk itu perlu adanya singkron RPMJD dengan pembangunan jangka panjang.

Fraksi PDIP misalnya. Lewat juru bicaranya, Yuniarni Pustoko Weni, meminta agar ranperda RPJMD Kepri agar disempurnakan. Demikian halnya fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Thomas Suprapto, meminta agar menselaraskan perencanaan pembangunan dalam aspek penanganan masalah kemiskinan.

Sementara itu, fraksi Hanura Plus melalui, Sukhri Fahrial, menyarankan agar penyusunan RPJMD memperhatikan Permendagri III no.54. Selain itu, saran dan masukan DPRD perlu dituangkan dalam RPJMD.

Fraksi Hanura Plus juga ingin agar tidak terjadi adanya kesalahan perhitungan dan pemahaman laporan keuangan, sehingga ditakutkan akan terjadi kesalahan dalam mengambil kebijakan.

“Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan, maka fraksi kami memandang perlu agar Gubernur memperbaiki RPJMD sebelum dibawa ke mekanisme selanjutnya,” ujar Sukhri.

Pandangan lainya juga dilontarkan dari fraksi Kebangkitan Nasional. Fraksi yang berisi anggota dewan partai PAN dan PKB ini meminta agar RPMJD diperbaiki. Mereka berharap ada korelasi antara analisa kondisi umum daerah, analisa isu strategis dengan dokumen RPJMD.

“Mohon segera diperbaiki,” kata Jubir fraksi Sirajudin Nur.

Lain halnya pandangan fraksi Keadilan Pembangunan Sejahtera. Fraksi ini menginginkan agar adanya penguatan komunikasi daerah dengan pusat.

Dan pandangan umum terakhir datang dari fraksi Demokrat. Dalam pesannya meminta dalam menentukan target kinerja, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD, harap menggunakan nilai yang mudah diukur. Hal ini bertujuan agar dalam melaksanakan evaluasi lebih terukur. (mk/ tim)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.