Parkir dan Labuh jangkar Dikuasai Pusat

DPRD-Kepri

DPRD Kepri Kecewa Berat

TANJUNGPINANG (PK)- Kondisi Defisit anggaran saat ini membuat Pemerintah Provinsi Kepri harus lebih giat mencari sumber pemasukan kas daerah. Demikian halnya DPRD Provinsi Kepri agar dapat bermanuver menggali potensi daerah yang selama ini belum terdongkrak dengan maksimal. Selama ini, pendapatan daerah hanya terfokus pada penerimaan disektor pajak kendaraan bermotor saja, padahal, banyak sektor lain bernilai besar yang perlu digali.

Sektor penerimaan besar yang perlu digali diantaranya parkir kapal atau labuh jangkar. Saat ini terdapat lebih dari 18 lokasi labuh jangkar yang tersebar di seluruh Kepri. Tidak adanya ketegasan daerah sehingga penerimaan dari labuh jangkar selama ini telah dikuasai oleh pusat.

“Bayangkan saja, untuk satu titik potensi penerimaannya bisa mencapai Rp42 miliar,” kesal Ketua Komisi III DPRD Kepri Saproni di gedung DPRD Kepri, Selasa (12/7/2016).

Dipaparkannya, jika ditotal setiap tahun laut Kepri ini telah dilabuhi sekitar 292 ribu kapal berbadan besar. Nah, jika dihitung perhari maka rata-rata kapal yang melewati selat di perairan Kepri sebanyak 800 kapal dengan pertumbuhan sekitar 7,8 persen pertahunnya.

“Ini bisa jadi opsi paling menarik, penerimaan daerah kedepan. Jadi kita tidak hanya terpaku pada pajak kendaraan bermotor dan dana bagi hasil,” ujarnya.

Seandainya seluruh lokasi dapat digarap oleh Pemprov Kepri, dipastikan defisit anggaran bisa diatasi. Untuk mendukung pemprov Kepri mengatasi devisit anggran, komisi III telah melobi DPR RI dan DPD RI agar dapat menarik sektor ini. Tak hanya DPR, Komisi III juga telah mengunjungi Kementerian Perhubungan dan kedepan kementerian Keuangan serta Kementerian Dalam Negeri.

Sementara itu Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, mendukung penuh keseriusan komisi III untuk melobi pemerintah pusat agar penerimaan parkir dan labuh jangkar dapat beralih ke daerah. Menurutnya, dengan kondisi defisit ini, ia mendorong komisi-komisi dibawahnya untuk lebih kreatif lagi mencari pemasukan lainnya.

“Produk yang kita hasilkan harus dikonsultasikan juga dengan Kemenkeu,” kata Jumaga.

Ditempat terpisah, anggota Komite IV DPD RI, Haripinto Tanuwidjaya, mengatakan Kepri pernah membuat Perda kelautan tapi dianggap bertentangan dengan kewenangannya.

Padahal, berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sektor kelautan antara 0-12 mil laut, dan itu juga ada diatur dalam Perda 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Demikian halnya yang disampaikan Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, yang merupakan mitra kerja dari Kemenhub. Agar daerah tidak mengalami kerugian yang cukup signifikan, rencananya Komite II akan mengundang secara khusus Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan, untuk menyelesaikan masalah parkir kapal atau labuh jangkar di Kepri. (pk/dre/hms)

Print Friendly, PDF & Email

68 thoughts on “Parkir dan Labuh jangkar Dikuasai Pusat

Leave a Reply

Your email address will not be published.