Bupati Natuna Dorong Kembali Ekspor Ikan ke Hongkong

Bupati Natuna Hamid Rizal menunjukkan salah satu ikan yang akan diekspor ke Hongkong
Bupati Natuna Hamid Rizal menunjukkan salah satu ikan yang akan diekspor ke Hongkong

Natuna (MK) – Kegiatan ekspor ikan hidup dari Natuna ke Hongkong sempat terhenti beberapa bulan belangkangan, akibat moratorium atau sangsi yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Pencekalan ini, sangat berdampak tehadap masyarakat dan terpuruknya ekonomi Natuna.

Kegiatan jual beli ikan hidup yang dimotori oleh salah seorang pengusaha Natuna, bernama Nato sudah terjalin sejak lama, bahkan sebelum Natuna menjadi kabupaten. Jual beli ikan hidup ini juga merupakan satu-satunya usaha yang bisa mengangkat ekonomi dan kesejahteraan nelayan di perbatasan.

Sejak dihentikan, kegiatan jual beli atau ekspor ikan ke Hongkong masyarakat Natuna, khususnya nelayan budidaya sangat merasakan dampaknya. Betapa tidak, satu-satunya sumber pendapat nelayan terputus dan banyak pengusaha dan nelayan budidaya terancam gulung tikar.

Melihat kondisi ini, Pemkab Natuna tidak tinggal diam. Melalui Bupati Natuna Hamid Rizal bersama jajaran Muspida, kegiatan ekspor ikan kembali dijalin dengan Hongkong. Lobi intensif yang dilakukan ke pemerintah pusat membuahkan hasil.

Tepatnya, pada tanggal 4 Juni 2016, nelayan Natuna sudah bisa bernapas lega. Sebab pada hari itu, para nelayan sudah bisa melakukan transaksi jual beli ikan dengan pengusaha Hongkong.

Meskipun ikan favorit nelayan seperti kerapu jenis Sonok dan Napoleon tidak bisa diperjual belikan, karena termasuk dalam jenis ikan yang dilarang diperdagangkan. Setidaknya, para nelayan sudah sedikit lega sebab ikan hasil budi daya jenis kerapu lainya boleh diperdagangkan.

Kepada koran ini usai menghadiri acar pembahasan Ranperda di Gedung Paripurna DPRD Natuna, Senin (6/6). Bupati Natuna Hamid Rizal membenarkan jika, kegiatan ekspor ikan hidup ke Hongkong kembali dilakukan melalui pelabuhan Sedau.

“kemaren kita sudah lepas secara perdana di pelabuhan Sedanau bersama jajaran Muspida dan pihak terkait, melakukan kerja sama jual beli ikan dengan kapal Hongkong”, paparnya.

Meskipun kata Hamid, dalam kegiatan eksopr ini, ikan yang diperdagangkan tidak termasuk jenis Sonok dan Napoleon, yang selama ini menjadi ikan unggulan nelayan. Namun paling tidak nelayan sudah sedikit lega dan terbantu, sebab ikan jenis kerapu lain boleh dijual.

Napoleon belum bisa dijual belikan ke Hongkong sebab, status moratoriumnya belum dicabut oleh KKP. Jadi yang diperdagangkan hanya jenis kerapu lain, Selain Sonok dan Napoleon boleh diperjual belikan, terangnya.

Kebijakan ini diambil semata-mata untuk mengangkat kesejahteraan nelayan. Sebab sejak kegiatan ekspor ini dilarang oleh pemerintah, nelayan menjadi resah dan terancam putus mata pencarianya. Putusnya kegiatan ekspor ikan ini, sangat berdampak terhadap ekonomi masyarakat, khususnya nelayan.

Natuna ini, kata Hamid ladang penghidupan masyarakatnya dilaut, bukan didarat. Bayangkan saja jika sumber mata pencarian masyarakat tertutup tentu akan menimbulkan kegelisahan ditengah masyarakat. Bisa saja terjadi gejolak, tingkat pencurian dan kriminalitas tinggi sebab masyarakat tidak punya penghasilan. Untuk makan sehari-hari saja susah, bisa saja masyarakat mencuri untuk memenuhi kebutuhannya.

Untuk mengantisipasi keluhan dan tuntutan masyarakat, maka kegiatan ekspor ikan hidup ini kembali dibuka, meskipun masih dalam batasan. Kedepan Pemkab Natuna tetap berupaya, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Agar kegiatan ekspor ikan hidup yang sudah terjalin sejak puluhan tahun ini kembali dilegalkan.

“ kita akan berupaya, bersama jajaran yang ada baik melalui surat, atau menghadap langsung ke Kementerian KKP, agar kegiatan ekspor ikan ini kembali diperbolehkan tanpa ada batasan termasuk jenis ikan Sonok dan Napoleon”, ungkapnya.

Sebab lagi-lagi kata Hamid, ekspor ikan hidup ke Hongkong merupakan satu-satunya sumber pendapatan, baik bagi masyarakat maupun daerah. Natuna ini berbeda dengan daerah di Pulau Jawa, kalau di Jawa sana sumber ladang kehidupan masyarakat di darat. Natuna ini 90% wilayahnya lautan.

Jika hasil laut, kita dilarang diperjual belikan, lalu kita mau makan apa, tegasnya. Dengan harapan pemerintah pusat tidak menylitkan masyarakat Natuna dalam memenuhi kebutuhan hidup didaerah perbatasan.(Nang/dn)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.