Siasiti Defisit, SKPD Dirampingkan

Anambas

ANAMBAS — Pemkab Anambas akan merampingkan ‎Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Ada dua strategi yang disiapkan, yakni pengurangan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Kesra Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perampingan itu dilakukan sebagai dampak terjadinya defisit anggaran.

Bupati Anambas Abdul Haris, mengatakan, ‎perampingan tersebut tidak tergesa-gesa dan akan selektif mengikuti aturan serta mekanisme yang ada. Bahkan, perda SOTK sudah mulai disusun.

“Ini dilakukan untuk menghadapi defisit dan yang menjadi prioritas yakni mengurangi SKPD yang kurang memberikan kontribusi jalannya pemerintahan. Kepala Bagian Hukum (Kabag Hukum) sudah mempelajari aturan dan mekanismenya,” terangnya, Senin (18/7).

Kabag Hukum dan Organisasi Kabupaten Anambas, Zulkarnaen menambahkan, perampingan SOTK akan mengacu pada PP No 41 Tahun 2007 tentang SOTK.

“Mengacu pada PP itu, kami akan melakukan input skor sesuai denga tipenya. Ada 3 tipe, yakni tipe A(beban kerja yang besar), tipe B(beban kerja yang sedang) dan tipe C (beban kerja yang kecil).‎ Tapi perubahan skor itu bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Pemerintah Pusat sudah memiliki aplikasi yang sudah dikunci, kita di daerah tinggal menginput data tentang SKPD untuk mendapat tipe maupun skornya,” katanya.

Dia belum bisa menargetkan perampingan tersebut karena butuh waktu yang cukup lama dan rencana perampingan tersebut akan dilakukan seminim-minimnya. Sebab pemkab harus verifikasi ke provinsi dan validasi ke pemerintah pusat.

“Tentu ini membutuhkan waktu yang lama untuk menentukan SKPD mana yang akan digabung. Namun ada peraturan, tidak sepenuhnya berada pada pemerintah Pusat. Disitu pemerintah daerah bisa menentukan nomenklaturnya (nama-red),” tegasnya.